DIMANAKAH PERAN STRATEGIS GENERASI MILLENNIAL DALAM PARTISIPASI MEMBANGUN SEKTOR KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA ?

Agenda prioritas pembangunan pemerintah seperti yang tertuang dalam nawacita presiden indonesia salah satunya adalah mewujudkan Indonesia sehat. Strategi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sehat terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah Kebijakan pembangunan kesehatan antara lain memfokuskan peningkatan status gizi masyarakat Indonesia. 

Dilain pihak, Indonesia  tidak terlepas dari kecenderungan populasi pemuda/pemudi atau yang bisa dibilang genrasi “Millenials”. Seperti negara lain di Asia, Indonesia sedang mengalami trend peningkatan jumlah kelompok muda berumur 16-30 tahun. Jumlah populasi lebih dari 230 juta penduduk di tahun 2011, komposisi anak  muda di Indonesia menyita sekitar 37% (62.343.755 juta) dari total populasi. Jumlah  besar tersebut bisa punya dua arti bagi sebuah negara yaitu menjadi tantangan sekaligus  peluang bagi pembangunan. Untuk merespon situasi ini, pemerintah Indonesia  perlu memiliki strategi khusus dalam mengembangkan potensi dan memaksimalkan  peran anak muda sebagai warga negara.

Selama ini peran dari remaja dalam kegiatan aksi sosial masih kurang. Hal itu terlihat dari masih kurangnya partisipasi atau keikutsertaan dari remaja dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan baik dalam bentuk kegiatan gotong royong maupun ikut serta dalam kegiatan  promosi keshatan. Keberdayaan dan kesadaran masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan sektor kesehatan masih rendah terutama dari kelompok usia remaja. Pemberdayaan pemuda-pemudi dan  pemanfaatan sumber daya masyarakat untuk merespon isu-isu kesehatan nasional masih belum gencar diupayakan terlebih melibatkan secara langsung pemuda-pemudi untuk ikut berperan dalam menanggulangi masalah kesehatan dilingkungan sekitar.

Melihat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat selama ini hanya sebatas partisipasi oleh kader posyandu yang sejatinya banyak dilaksanakan oleh golongan tua,  itupun partisipasi masyarakat hanya sebatas pada tingkatan sekedar datang di posyandu atau tempat penyuluhan. Kebijakan nasional untuk melibatkan remja secara langsung untuk pembangunan kesehatan khususnya dalam merespon isu-isu kesehatan nasional dan upaya penanggulangan masalah kesehatan secara simultan sampai saat ini belum ada. Remaja sebagai generasi penerus bangsa diharapkan bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penanggulangan masalah kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan;diberdayakan;memberdayakan;berdaya merupakan sekumpulan kata  yang merujuk pada makna sebuah rencana humanistik untuk memperbaiki kualitas kehidupan bagi kebanyakan masyarakat. Masyarakat dalam konsep pemberdayaan memiliki peran vital dalam melaksanakan upaya-upaya terencana untuk meningkatkan kepasitas dalam mengatasi suatu persoalan. Berkaitan dengan pemberdayaan, menurut sosiolog terkemuka Indonesia Selo Soemardjan menyebutkan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikpa dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 

Pemberdayaan masyarakat ialah proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat juga diartikan sebagai suatu proses dinamis yang dimulai darimana masyarakat belajar langsung dari tindakan. Dalam sektor kesehatan, pemberdayaan masyarakat adalah tema yang penting untuk dikaji apalagi di era penuh keterbukaan dan demokratisasi menuju terwujudnya masyarakat madani (Civil Society) dimana peran masyarakat didorong agar meningkatkan kapasitas dalam mengelola berbagai persoalan dan solusi. 

Sejauh ini solusi yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah dalam sektor kesehatan untuk  melibatkan masyarakat masih bersifat kebijakan yang parsial. Sebagai contoh setiap  acara  pembinaan  lewat  pertemuan  kader  posyandu, petugas  puskesmas memberikan  pengarahan  yang  bersifat  top-down. Hal-hal  yang disampaikan berupa ide  dan pikiran dari pemerintah atau pejabat birokrat yang  kurang  memperhatikan  aspek  pemberdayaan  masyarakat  dengan benar,  sehingga  ada  kesan  masyarakat  harus  mengikuti  kehendak pemerintah. Menurut Wijaya (2009), Perencanaan top down mempunyai  kelemahan menempatkan peran pemerintah lebih besar dan kurang memperhatikan kondisi sosial budaya serta  sumber  daya  lokal  yang  ada  di  masyarakat,   sehingga  mematikan inisiatif  dan  kreativitas  masyarakat. 

Seharusnya remaja mulai dilibatkan mulai dari tahap merencanakan kegiatan sampai tahap mengevaluasi kegiatan. Sebagai contoh cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan remaja dalam kegiatan kesehatan melalui Kader Kesehatan Remaja yang dibentuk sebagai ujung tombak melakukan kegiatan promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, tidak perlu membuat wadah baru untuk mengoptimalkan peran remaja. Wadah yang dimanaaftakan yaitu keberadaan karang taruna sehingga hanya perlu menambahkan dari segi kualitas kegiatan untuk sektor kesehatan. 

Perlunya kerjasama dengan pemerintah merupakan aspek kunci dalam mewujudkan program pemberdayaan remaja dalam bidang kesehatan. Tidak semata-mata hanya menerapkan perencanaan top-down yang memiliki kelemahan menempatkan peran pemerintah yang cenderung lebih besar dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat. Pendekatan top-down bersumber pada pemerintah, sehingga masyarakat hanya dianggap sebagai sasaran/objek pembangunan. Sedangkan perencanaan dari bawah (bottom-up) merupakan pendekatan yang ideal dalam pembangunan yang memperhatikan aspirasi, inisiatif, kreativitas dan mengakomodasi kondisi sosial budaya setempat. Konsep ini dikenal sebagai pembangunan dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat. Perencanaan dari bawah (bottom-up) merupakan pendekatan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Namun, dibalik keunggulan dari perencanaan bottom-up ini ada  kelemahan yaitu kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mengenal sumberdaya dan potensi lokal serta cara pemecahan masalah, sehingga diperlukan perencanaan gabungan antara top-down dan bottom-up untuk mengotimalkan peran remaja dalam rangka memacu untuk melaksanakan kegiatan sektor kesehatan berbasis pemebrdayaan masyarakat.

Masyarakat dan fasilitator masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan, mempunyai peran dan wewenang sesuai kemampuan mereka daalam pemberdayaan  masyarakat. Kelemahan keluarga menjadi tanggungjawab fasilitator untuk dibina. Fasilitator/petugas dari pemerintah mempunyai kelebihan berupa penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya penanggulangan masalah gizi buruk, tetapi pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki fasilitator  belum tentu bisa diterapkan dan diterima sepenuhnya di masyarakat. Kelemahan dan kelebihan antara keluarga atau masyarakat dan fasilitator inilah yang perlu dipadukan dalam perencanaan kegiatan (bottom up-top down). Proses perencanaan campuran dari atas dan dari bawah dalam pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi masalah kesehatan. 

Dengan adanya peran aktif remaja dalam penanggulangan masalah kesehatan diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan peran serta masyarakat dalam membangun Indonesia dalam sektor kesehatan sejak dini yang pada gilirannya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelibatan remaja sejak awal kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan sedikit-demi sedikit akan merubah paradigma bahwa remaja bukan hanya generasi santai yang identik dengan hura-hura serta jauh dari kegiatan yang bermanfaat.

(Harfi Gatra Wicaksono)